Sopan Tidak Membuat Salah Jadi Benar

Belakangan gw beberapa kali lihat kasus viral di social media yang pattern-nya kurang lebih sama.

Ada orang melakukan sesuatu yang jelas salah atau melanggar aturan.

Ada orang lain yang negur. Kadang negurnya keras, marah, atau mungkin memang gak enak dilihat.

Lalu orang yang salah tadi minta maaf.

Ngomongnya sopan. Gesturnya tenang. Kelihatan jauh lebih kalem dibanding orang yang negur.

Terus gw buka kolom komentar.

“Kan sudah minta maaf.”

“Adabnya malah lebih baik.”

“Yang negur kenapa harus marah-marah begitu?”

“Yang satu memang salah, tapi lihat cara ngomongnya.”

And somehow, posisi moralnya mulai kebalik.

Gw obviously gak ada di lokasi kejadian-kejadian ini. Gw cuma lihat dari potongan video yang viral, konteks yang beredar, dan baca bagaimana orang bereaksi di social media. Jadi gw juga gak terlalu tertarik buat menentukan siapa orang baik dan siapa orang jahat dari video beberapa menit.

Yang justru menarik buat gw adalah reaksi orang-orang yang menontonnya.

Karena pattern seperti ini rasanya muncul berkali-kali.

Yang awalnya harusnya cukup sederhana:

siapa yang melanggar aturan?

pelan-pelan berubah menjadi:

siapa yang kelihatannya lebih sopan?

Dan menurut gw dua pertanyaan yang sebenarnya berbeda ini terlalu sering kita campur.

Kan sudah minta maaf

Salah satu kasus yang belakangan gw lihat viral adalah perkara parkir liar.

Dari konteks yang beredar, seorang content creator marah ke tukang parkir setelah sebelumnya istrinya dimintai uang parkir dan ada interaksi yang bikin dia kesal. Padahal di lokasi tersebut sudah ada informasi bahwa parkir gratis.

Gw lihat videonya, terus baca komentar-komentarnya.

Reaksinya memang terpecah.

Ada yang fokus ke masalah awalnya: kalau memang parkir gratis, kenapa masih ada orang yang minta uang parkir?

Tapi cukup banyak juga yang kemudian lebih fokus ke bagaimana kedua orang ini bersikap.

Tukang parkirnya terlihat lebih kalem.

Dia minta maaf.

Sementara orang yang menegur emosi dan ngomong keras.

Lalu mulai muncul simpati ke tukang parkirnya.

Gw pernah lihat kasus viral lain dengan pattern yang mirip.

Ada pengendara melawan arus, kemudian ditegur keras oleh pengendara lain yang memang berada di jalur yang benar.

Si pelawan arus akhirnya minta maaf dan gesturnya terlihat sopan.

Orang yang menegur masih emosi.

Terus komentar-komentarnya mulai bergeser lagi.

“Yang salah malah lebih beradab.”

“Harusnya bisa ngomong baik-baik.”

“Kan dia sudah minta maaf.”

Dan tiap lihat hal kayak gini gw selalu kepikiran:

Okay, tapi bukannya dia tetap melawan arus?

Mungkin orang yang negur memang terlalu emosional.

Mungkin cara ngomongnya bisa lebih baik.

Fair.

Tapi itu pembahasan kedua.

Kesalahan dalam cara menegur gak otomatis menghapus pelanggaran yang terjadi sebelumnya.

Dua hal bisa benar secara bersamaan.

Lo bisa bilang orang itu salah karena melawan arus, sekaligus bilang orang yang negur bisa menyampaikan dengan lebih baik.

Gak perlu menentukan satu orang sebagai protagonist dan satunya lagi villain.

Tapi entah kenapa ketika seseorang yang salah terlihat lebih sopan, kita sering memberikan semacam moral high ground ke dia.

Dan di situ menurut gw ada sesuatu yang aneh dari cara kita memahami adab.

Gw bukan anti-adab

Gw justru merasa adab itu penting.

Cara ngomong penting.

Cara memperlakukan orang penting.

Bahkan ketika kita benar, bukan berarti kita otomatis punya hak buat menghina atau merendahkan orang lain.

Tapi menurut gw adab seharusnya mengatur bagaimana kita melakukan sesuatu yang benar.

Bukan menjadi substitusi dari benar itu sendiri.

Sopan dan benar adalah dua axis yang berbeda.

Lo bisa benar dan sopan.

Lo bisa benar tapi nyebelin.

Lo juga bisa salah dan sopan.

Dan tentu aja lo bisa salah sekaligus nyebelin.

Idealnya ya benar dan sopan.

Tapi kalau seseorang salah lalu bersikap sopan setelahnya, kesopanannya gak membuat tindakan sebelumnya berubah menjadi benar.

Minta maaf itu baik.

Tapi minta maaf adalah respons terhadap kesalahan.

Bukan mesin waktu yang bikin kesalahannya gak pernah terjadi.

Yang lebih bikin gw concern adalah ketika “adab” akhirnya dipakai untuk menggeser fokus dari tindakannya.

Seolah orang yang marah terhadap pelanggaran menjadi problem yang lebih besar daripada pelanggarannya sendiri.

“Cuma dua ribu”

Menurut gw fenomena ini gak berhenti di comment section video viral.

Ada pattern lain yang rasanya sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari kita.

“Cuma dua ribu.”

“Cuma sebentar.”

“Cuma deket.”

“Cuma sekali.”

“Orang yang lain juga begitu.”

Parkir yang seharusnya gratis?

Ah, dua ribu doang. Gak bikin miskin.

Naik motor lewat trotoar?

Ah, cuma sebentar. Macet nih.

Lawan arah?

Putar baliknya jauh.

Gak pakai helm?

Deket doang.

Parkir sembarangan?

Lima menit ini.

Hampir setiap pelanggaran kecil punya cerita yang membuatnya terdengar reasonable.

Dan gw ngerti kenapa.

Kalau dilihat satu-satu, memang banyak yang kelihatan remeh.

Dua ribu rupiah gak bikin gw miskin.

Motor yang naik trotoar selama dua puluh meter mungkin gak bikin negara runtuh.

Orang gak pakai helm ke minimarket depan komplek juga gak otomatis bikin peradaban Indonesia berakhir.

Tapi menurut gw pertanyaannya bukan seberapa besar satu pelanggaran itu.

Yang menarik adalah apa yang terjadi ketika pelanggaran kecil terus-menerus diberi ruang untuk dinegosiasikan.

Karena lama-lama kita belajar satu hal:

aturan itu fleksibel.

Bukan fleksibel karena memang ada pengecualian yang diatur.

Tapi fleksibel selama kita punya alasan yang kedengarannya cukup masuk akal.

Dan kalau cukup banyak orang melakukan hal yang sama, eventually pelanggarannya berhenti terasa seperti pelanggaran.

Dia cuma jadi bagian dari lingkungan.

Kalau semua orang menganggap biasa, aturan lama-lama cuma jadi suggestion

Menurut gw di sinilah kondisi sosial masyarakat dan penegakan hukum ketemu.

Indonesia obviously punya masalah penegakan hukum yang jauh lebih kompleks daripada sekadar orang lawan arah atau parkir liar.

Aturannya kadang ada tapi enforcement-nya lemah.

Kadang ditegakkan, kadang enggak.

Kadang pelanggaran yang sama dihukum di satu tempat tapi dianggap biasa beberapa meter setelahnya.

Dan menurut gw inkonsistensi itu punya efek.

Kalau formal enforcement kuat dan konsisten, sebenarnya opini masyarakat gak terlalu menentukan.

Kalau setiap motor yang masuk trotoar langsung kena konsekuensi, orang mau bilang “cuma sebentar” seribu kali juga gak terlalu relevan.

Tapi ketika formal enforcement lemah, lingkungan sosial jadi punya peran yang lebih besar.

Orang melihat orang lain.

Apa yang dilakukan orang sekitar?

Apa yang dianggap normal?

Apa yang akan ditegur?

Apa yang dibiarkan?

Masalahnya, kalau enforcement dari negara lemah dan enforcement sosial kita juga sangat permisif, pelanggaran jadi punya hampir nol friction.

Polisi gak menindak.

Orang sekitar diam.

Yang melanggar melihat orang lain melakukan hal yang sama.

Ketika ada yang akhirnya negur, orang yang negur malah dibilang lebay.

Eventually pertanyaannya malah bukan:

“Kenapa lo melanggar?”

Tapi:

“Kenapa lo segitu marahnya sama pelanggaran kecil?”

Menurut gw ini feedback loop yang jelek.

Pelanggaran sering terjadi karena terasa normal.

Terasa normal karena sering terjadi.

Dan terus terjadi karena hampir gak ada consequence ketika dilakukan.

Aturan akhirnya berubah dari boundary menjadi suggestion.

Dipatuhi kalau convenient.

Dilanggar kalau rasanya masih bisa dimaklumi.

Terus kenapa kita heran kalau rule-bending ada di mana-mana?

Gw gak mau bikin kesimpulan malas seperti:

“Orang membiarkan parkir liar, makanya Indonesia korup.”

Obviously gak sesederhana itu.

Korupsi adalah masalah institusi, politik, kekuasaan, ekonomi, penegakan hukum, dan banyak hal lain yang jauh lebih besar.

Tapi gw tetap susah untuk gak melihat ada pola sosial yang familiar di antara keduanya.

Yaitu kebiasaan menegosiasikan aturan ketika kita merasa punya justifikasi yang cukup.

Cuma dua ribu.

Cuma sebentar.

Cuma sekali.

Semua orang juga melakukan.

Yang lain lebih parah.

Gak ada yang dirugikan kok.

Skalanya jelas berbeda jauh.

Gw gak sedang menyamakan orang yang lawan arah dengan orang yang mencuri uang negara.

Tapi mekanisme rasionalisasinya terasa familiar.

Kita jarang melihat diri sendiri sebagai orang yang sengaja melakukan sesuatu yang salah.

Biasanya kita punya alasan.

Dan semakin sering lingkungan menerima alasan itu, semakin gampang boundary berikutnya bergeser sedikit lagi.

Hari ini pelanggarannya kecil.

Besok mungkin masih kecil.

Tapi yang dipelajari bukan nominalnya.

Yang dipelajari adalah:

aturan bisa dinegosiasikan selama alasan kita terasa cukup masuk akal dan lingkungan masih memaklumi.

Makanya buat gw budaya tertib gak bisa cuma dibangun lewat hukum tertulis.

Dia juga dibentuk dari ribuan interaksi kecil tentang apa yang kita toleransi dan apa yang kita anggap gak acceptable.

Bukan berarti semua orang yang menerobos lampu merah adalah calon koruptor.

Itu absurd.

Tapi masyarakat yang terbiasa bilang “ya gapapa” terhadap rule-bending menurut gw akan punya pekerjaan lebih berat untuk membangun budaya di mana aturan benar-benar dianggap sebagai boundary.

Yang melanggar nyaman, yang negur malah gak enak

Ada satu bagian lain yang menurut gw juga ikut memelihara kondisi ini.

Kita sering takut kelihatan jahat ketika mengatakan orang lain salah.

Dan gw ngerti.

Gak enak jadi orang yang negur.

Apalagi kalau semua orang di sekitar kelihatannya santai.

Lo bisa dibilang rese.

Sok tertib.

Sok paling benar.

Gak punya empati.

Galak.

Atau balik lagi:

gak punya adab.

Social cost-nya justru kadang lebih besar buat orang yang negur daripada orang yang melakukan pelanggaran.

Dan menurut gw ini kebalik.

Bayangin ada sepuluh motor lawan arah.

Satu orang negur.

Terus sembilan orang lain bukannya mendukung yang negur malah bilang:

“Udah lah, biasa juga orang lewat sini begitu.”

Besok ketika orang kesebelas mau lawan arah, apa yang dia pelajari?

Bukan cuma bahwa dia bisa melakukannya.

Dia juga tahu bahwa kalau ada yang mempermasalahkan, kemungkinan orang yang mempermasalahkan itu justru akan dianggap sebagai orang yang bikin ribut.

Sekarang pelanggarannya bukan cuma low risk.

Secara sosial malah cukup aman.

Dan menurut gw selama melakukan pelanggaran terasa lebih nyaman daripada menegurnya, jangan terlalu heran kalau pelanggarannya terus ada.

Jadi apakah kita harus lebih galak?

Probably yes.

Tapi gw perlu jelasin maksud “galak” di sini.

Gw gak berpikir setiap orang yang salah harus dihina, dipermalukan, atau diperlakukan seenaknya.

Respons tetap harus proportional.

Dan obviously ada batas antara tegas, marah, dan melakukan kekerasan.

Tapi menurut gw kita terlalu cepat menganggap confrontational sebagai sesuatu yang otomatis buruk.

Kadang orang memang perlu dibuat uncomfortable ketika melakukan sesuatu yang salah.

Kadang perlu ditegur.

Kadang perlu dimarahi.

Dan yang paling penting, kalau memang melanggar hukum ya harus ada consequence yang nyata dari pihak yang memang berwenang menegakkannya.

Kalau lawan arah ya ditilang.

Kalau parkir liar melanggar aturan ya ditertibkan.

Kalau korupsi ya dihukum.

Sopan atau nyolot bukan variabel yang menentukan apakah pelanggarannya terjadi.

Kesopanan mungkin relevan terhadap bagaimana kita memperlakukan seseorang.

Tapi accountability harus tetap mengikuti tindakannya.

Gw rasa kita terlalu sering mengejar kondisi di mana semua orang tetap nyaman.

Padahal masyarakat yang punya aturan kadang memang membutuhkan discomfort.

Melakukan sesuatu yang salah seharusnya punya friction.

Entah datang dari hukum, dari lingkungan, atau minimal dari orang lain yang berani bilang:

“Enggak. Ini gak benar.”

Mungkin adab dan ketegasan memang harus hidup bareng

Gw gak ingin hidup di masyarakat yang semua orangnya saling bentak setiap ada kesalahan kecil.

That sounds terrible too.

Tapi gw juga gak ingin hidup di masyarakat yang lebih marah pada cara seseorang menegur daripada pada pelanggaran yang sedang ditegur.

Idealnya kita punya dua-duanya.

Adab, tapi juga prinsip.

Empati, tapi juga accountability.

Sopan, tapi tetap bisa bilang salah ketika memang salah.

Karena adab tanpa prinsip gampang berubah jadi sekadar menjaga perasaan.

Dan prinsip tanpa adab juga gampang berubah jadi arogansi.

Yang menurut gw berbahaya adalah ketika kita begitu takut dianggap kasar sampai akhirnya gak berani lagi membuat garis.

Apalagi kalau mayoritas orang sudah menganggap sesuatu normal.

Punya pendapat yang berbeda dari khalayak itu gak nyaman.

Negur sesuatu yang sudah dianggap biasa juga gak nyaman.

Tapi kalau ukuran benar-salah kita akhirnya ditentukan dari seberapa banyak orang yang setuju, ya kita cuma akan ikut ke mana arus bergerak.

Dan arusnya belum tentu benar.

Mungkin itu yang paling mengganggu gw setiap membaca comment section dari kasus-kasus tadi.

Bukan karena orang punya empati ke pelanggarnya.

Empati bagus.

Bukan juga karena mereka mengkritik orang yang menegur terlalu kasar.

Itu juga fair.

Tapi karena kadang dalam usaha kita menjadi orang yang terlihat paling beradab, kita malah kehilangan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang jauh lebih sederhana:

yang salah ya tetap salah.

Minta maaf setelahnya itu baik.

Bersikap sopan itu baik.

Memaafkan juga baik.

Tapi gak ada satupun dari itu yang mengharuskan kita berpura-pura bahwa pelanggarannya gak penting.

Menurut gw masyarakat yang tertib bukan masyarakat di mana semua orang takut menegur karena gak mau kelihatan jahat.

Mungkin justru masyarakat yang tertib adalah masyarakat di mana melakukan pelanggaran terasa lebih uncomfortable daripada mengatakan bahwa itu salah.

Dan kalau kita belum sampai sana, mungkin kita memang masih terlalu nyaman dengan pelanggaran kecil yang kita pelihara sendiri.